Kemlu Klaim China Bakal Selidiki Kasus Eksploitasi WNI di Kapal Ikan

China pasalnya berjanji bakal mengusut tuntas dugaan adanya eksploitasi yang dilakukan oleh sejumlah kapal ikan asal negaranya pada warga negara Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK..

Cina Janji Bakal Usut Tuntas Isu Eksploitasi WNI 

Pelaksana juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faizasyah,menyampaikan janji itu diutarakan oleh pemerintahan presidensi Xi Jinping lewat pejabat konsuler kemlu Cina ketika bertemu dengan Duta Besar Republik Indonesia di Beijing, Djauhari Oratmangun pada tanggal 11 Mei 2020 yang lalu.

“Kita mencatat komitmen Pemerintah Cina untuk benar-benar melakukan investigasi atas hal-hal yang kami laporkan, termasuk berinteraksi secara langsung dengan perusahaan pemilik kapal, Dalian Group,” ungkap Faizasyah dalam sebuah jumpa pers virtual kemelut pada hari Rabu (13/5)  hari ini. 

Faizasyah juga menuturkan bahwa penyelidikan Sampai sekarang masih dilakukan oleh pihak berwenang di Indonesia. menurut dirinya, Bareskrim Polri sekarang ini tengah memeriksa dan juga mendengar kesaksian dari 14 orang ABK dari salah satu kapal ikan Cina itu yang telah dipulangkan dan juga tiba di Indonesia pada tanggal 8 Mei 2020 yang lalu.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pun juga sudah bertemu langsung dengan 14 orang WNI ABK itu dan sempat mewawancarai demi mendalami kasus yang tengah dihadapinya. menurut Menlu, pihak Cina Sangat terbuka dan bisa bekerja sama dalam menyelidiki dugaan eksploitasi yang pasalnya menimpa puluhan WNI di empat kapal ikan Cina itu. Sedangkan, Faizasyah  mengatakan bahwa sebagian hak para ABK WNI sudah disampaikan Lewat agen. Walau demikian, belum semua gaji dan juga asuransi diterima oleh mereka. 

“Sudah ada santunan, beberapa sudah diberikan santunan. tapi gaji dan asuransi masih terus diupayakan dengan melibatkan beberapa pihak seperti principal, pihak operator kapal (Dalian Fishing Company), agency  di Cina, dan juga manning agency  di Indonesia,” tambah Faizasyah.Kemlu juga berusaha untuk mempercepat proses pemenuhan hak para ABK sesuai dengan perjanjian kerja yang sudah diteken mereka dengan perusahaan ikan tersebut. 

Cina Klaim Akan Selidiki Kasus ini Serius

Dalam jumpa persnya di Beijing di awal pekan ini, China pasalnya menyatakan bahwa mereka menanggapi laporan dugaan eksploitasi terhadap para WNI ABK ini dengan sangat serius. Beijing pun mengatakan bahwa mereka terus berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia guna menyelidiki kasus tersebut. “China menganggap laporan ini dengan sangat serius dan tengah menyelidiki nya lebih lanjut. pihak Cina juga berusaha melakukan komunikasi secara dekat dengan Indonesia terkait hal ini,” begitulah ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhao Lijian dalam jumpa pers Togel toto rutin yang berlangsung di Beijing pada hari Senin (11/5) kemarin. 

Melansir dari CNN Indonesia, pasalnya dugaan eksploitasi tersebut terungkap dari laporan media dari Korea Selatan yakni MBC. Stasiun televisi tersebut kali pertamanya menerima informasi adanya dugaan ekspolitasi dari laporan sejumlah WNI yang bekerja di suatu kapal ikan bendera China.  dan dalam kesaksiannya pada MBC, sejumlah UN BK mengaku bahwa mereka diperlakukan dengan sangat buruk di kapal ikan tersebut mulai dari bekerja sampai 18 bahkan 30 jam, waktu istirahat yang minim, pemberian upah yang tidak sesuai dengan kontrak nya, sama di tidak diberi makanan yang layak. 

Sebanyak 4 WNI ABK pun dikabarkan meninggal dunia di atas kapal karena sakit dan salah satunya bernama Ari (24). Jasad Ari dibuang begitu saja di tengah laut dengan upacara yang seadanya.

Posted in NEWS   

Koalisi Masyarakat Sipil Akan Gugat UU Minerba ke MK

Koalisi Masyarakat Bersihkan Indonesia pasalnya berencana untuk mengajukan gugatan judicial review atau uji materi revisi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Mahkamah Konstitusi (MK).Padahal kita tahu bahwa UU Minerba baru saja disahkan oleh pemerintah dan juga DPR kemarin, Selasa (12/5). 

Masyarakat Bersihkan Indonesia Bakal ke MK Gugat UU Minerba

Anggota koalisi sekaligus juga ketua divisi kampanye dan jaringan Yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia (YLBHI), Arip Yogiawa menyebutkan beberapa pasal yang bakal digugat yang terkait dengan jaminan perpanjangan izin, kemudian kewajiban reklamasi pasca tambang sampai dengan hilangnya sanksi pidana terhadap pengusaha. 

“Hampir 70% konten undang-undang baru Minerba ini layak di judicial review,” ungkapnya dalam Konferensi pers yang dilakukan oleh koalisi masyarakat #bersihkanindonesia.

Tentang perpanjangan izin Pertambangan ini, gugatan bakal diajukan karena pasal 47 revisi UU tersebut memungkinkan perusahaan pertambangan untuk bisa memperpanjang izin tanpa perlu mengikuti lelang dari awal. Di samping itu, pasal 169 ayat yang isinya jaminan kontrak karya dan perjanjian karya pengelolaan batubara (PKP2B) pasalnya bakal diperpanjang menjadi IUPK pun akan digugat.  Arip juga mengatakan bahwa nantinya proses uji materi ini bakal didukung oleh gerakan masyarakat sipil sampai dengan akademisi untuk bisa memberikan tekanan politik kepada pemerintah dan juga parlemen. 

Oleh sebab itu, uji materi UU tersebut bakal diawali dengan konsolidasi gerakan dan juga pengungkapan kasus kasus pelanggaran HAM di wilayah pertambangan. “ Kami ingin ada gerakan politik yang meluas dan juga didukung oleh berbagai elemen rakyat,” terangnya lagi. 

ICW: Seharusnya Pemerintah dan Parlemen Tak Lanjutkan RUU Minerba

Dalam kesempatan yang sama,  Egi Primayoga selaku peneliti ICW, menyatakan bahwa DPR dan juga pemerintah seharusnya tidak melanjutkan pembahasan revisi UU Minerba karena sudah mendapatkan penolakan keras dari masyarakat. dirinya juga mengingatkan bahwa dalam aksi Reformasi Dikorupsi pada akhir 2019 yang lalu, penolakan RUU itu sudah memakan banyak korban.

Dirinya menduga bahwa RUU itu disahkan atas pesanan segelintir pengusaha yang memegang PKP2B yang bakal segera habis masa konsesinya. “Pembahasannya terburu-buru dan tertutup. Dugaan kami, elit-elit kaya yang punya kepentingan dengan bisnis togel online batubara lah yang menggerakkan pembahasan ini,” tuturnya lagi.

Disebut Untungkan 7 Perusahaan Tambang

Koalisi masyarakat yang mana tergabung dalam gerakan #BesihkanIndonesia juga menduga bahwa pembahasan kilat revisi undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara (UU Minerba) cuma mementingkan kelompok pengusaha saja. 

 juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Hindun Malika, menyebutkan bahwa sedikitnya ada 7 perusahaan tambang yang diuntungkan oleh perubahan UU yang baru saja disahkan oleh DPR dan pemerintah tersebut. “Kurang lebih ada 7 perusahaan yang bakal habis izinnya, yang menurut kami merekalah yang mencoba untuk diselamatkan oleh pemerintah melalui revisi UU Minerba ini,” ungkapnya dalam Konferensi pers yang dilakukan oleh koalisi masyarakat #BersihkanIndonesia pada hari Rabu (13/5). 

Sebenarnya nama-nama perusahaan tersebut disebutkan dengan sangat gamblang, akan tetapi dilansir dari CNN Indonesia mereka masih mencoba mengkonfirmasi kepada perusahaan-perusahaan tersebut.  dan menurut Hindun, perusahaan-perusahaan tersebut sedang berusaha keras untuk mendapatkan jaminan atas refinancing  atau pembiayaan kembali utang-utang mereka. dan salah satu jaminan tersebut adalah perpanjangan izin kontrak pertambangan yang memungkinkan mereka untuk terus beroperasi dan meraup laba sebanyak-banyaknya setelah adanya RUU Minerba ini.

Posted in NEWS