Category: NEWS

Menteri Sosial Tri Rismaharini sekali lagi menegaskan bahwa program bantuan sosial apa Bansos 2021 masker disalurkan pada penerima bantuan di pekan pertama bulan Januari 2021. Dirinya berkata bahwa data calon penerima telah hampir mendekati final dan sekarang data tinggal di kembalikan saja ke Pemerintah Daerah atau Perda masing-masing untuk kemudian dilakukan finalisasi.

Data Penerima Bansos Sudah Dekati Final

Oleh sebab itulah Risma meminta para pemuda untuk mengembalikan lagi data pada pemerintah pusat selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2021. “Itu (data) Harus kembali ke pemerintah pusat tanggal 1 Januari. Kita nggak ada libur karena saya ingin sampaikan sesuai instruksi Pak Presiden bahwa minggu pertama Januari bantuan ini sudah bisa diberikan penerima manfaat bantuan,” begitulah jelas Risma ketika melakukan Konferensi pers setelah rapat terbatas pada hari Selasa (29/12). 

Risma juga menyebutkan bahwa gerak cepat Mesti dilakukan untuk memastikan ekonomi di daerah tak turun. Menurutnya,  Bansos ini bisa membantu perekonomian daerah.  Dia juga membeberkan dalam satu bulan untuk skema bantuan sembako ini ada Rp. 3,76 triliun dana yang bakal diputarkan di daerah dari skema itu kemudian akan disebar ke lebih dari 500 daerah. “Artinya akan ada perputaran uang yang cukup besar di daerah,” imbuhnya. 

Lebih lanjut lagi Risma pun menyebutkan bakal di Salurkan bantuan sosial tunai (BST) pada 10 juta penerima yang disalurkan lewat BUMN, yaitu PT Pos Indonesia (Persero).  Penyalurannya bakal diberikan selama 4 bulan terhitung dari Januari sampai dengan April 2021 yang besarnya Rp. 300 ribu per bulan.  Nantinya masyarakat tidak lagi perlu untuk datang ke pt.pos hanya untuk mengambil bantuan karena mereka bakal mendapatkan bantuan tersebut langsung dari rumah mereka masing-masing dikarenakan petugas bakal mendatangi atau mengantar bantuan tersebut kepada mereka di rumah mereka.

Risma juga menargetkan bahwa bantuan s7slot disalurkan dalam kurun waktu seminggu saja akan tetapi untuk daerah yang memiliki infrastruktur yang minim seperti misalnya Papua, penyalurannya Dapat memakan waktu lebih lama. “ kami dengan PT Pos bakal menyalurkan mulai dari tanggal 4 Januari dan kami harap seminggu bisa kelar se-indonesia. Ada yang khusus di Papua yang mekanismenya sangat berbeda,” ujarnya lagi. 

Larangan Risma Soal BLT Corona: Jangan dipakai Untuk Beli Rokok

Risma dan juga menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (PMK) muhadjir Effendy mengingatkan para warga juga supaya mereka tidak menggunakan bantuan langsung tunai atau BLT Corona untuk membeli rokok. Pemberian bantuan jenis Ini pasangnya direncanakan bakal kembali disalurkan oleh Kementerian Sosial pada awal Januari 2021. 

“untuk BLT Saya minta keluarga penerima manfaat untuk mematuhi pedoman Kemensos antara lain untuk pangan dan digunakan untuk beli rokok. Sekali lagi bantuan ini tidak boleh sama sekali untuk membeli rokok,” begitulah ungkap Muhajir dalam sebuah Konferensi pers setelah rapat terbatas dengan Presiden Jokowi lewat akun youtube sekretariat presiden yang dilangsungkan pada hari Selasa (29/12) ini. 

Dirinya juga menyampaikan bahwa blp ini diharapkan bisa diterima masyarakat di awal Januari Nanti lewat PT Pos Indonesia, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Risma. PT Pos maupun pihak bank seperti bank bank himbara juga diminta untuk langsung menyalurkan bantuan itu pada warga penerima manfaat untuk mendorong daya beli masyarakat. “Saya minta seluruh bank himbara kalau dengan sudah mampu rekening harus diminta segera diambil.. Tidak boleh ditahan karena ini untuk mempercepat daya beli konsumsi rumah tangga dan mempercepat pemulihan ekonomi,” pungkasnya.

China pasalnya berjanji bakal mengusut tuntas dugaan adanya eksploitasi yang dilakukan oleh sejumlah kapal ikan asal negaranya pada warga negara Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK..

Cina Janji Bakal Usut Tuntas Isu Eksploitasi WNI 

Pelaksana juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faizasyah,menyampaikan janji itu diutarakan oleh pemerintahan presidensi Xi Jinping lewat pejabat konsuler kemlu Cina ketika bertemu dengan Duta Besar Republik Indonesia di Beijing, Djauhari Oratmangun pada tanggal 11 Mei 2020 yang lalu.

“Kita mencatat komitmen Pemerintah Cina untuk benar-benar melakukan investigasi atas hal-hal yang kami laporkan, termasuk berinteraksi secara langsung dengan perusahaan pemilik kapal, Dalian Group,” ungkap Faizasyah dalam sebuah jumpa pers virtual kemelut pada hari Rabu (13/5)  hari ini. 

Faizasyah juga menuturkan bahwa penyelidikan Sampai sekarang masih dilakukan oleh pihak berwenang di Indonesia. menurut dirinya, Bareskrim Polri sekarang ini tengah memeriksa dan juga mendengar kesaksian dari 14 orang ABK dari salah satu kapal ikan Cina itu yang telah dipulangkan dan juga tiba di Indonesia pada tanggal 8 Mei 2020 yang lalu.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pun juga sudah bertemu langsung dengan 14 orang WNI ABK itu dan sempat mewawancarai demi mendalami kasus yang tengah dihadapinya. menurut Menlu, pihak Cina Sangat terbuka dan bisa bekerja sama dalam menyelidiki dugaan eksploitasi yang pasalnya menimpa puluhan WNI di empat kapal ikan Cina itu. Sedangkan, Faizasyah  mengatakan bahwa sebagian hak para ABK WNI sudah disampaikan Lewat agen. Walau demikian, belum semua gaji dan juga asuransi diterima oleh mereka. 

“Sudah ada santunan, beberapa sudah diberikan santunan. tapi gaji dan asuransi masih terus diupayakan dengan melibatkan beberapa pihak seperti principal, pihak operator kapal (Dalian Fishing Company), agency  di Cina, dan juga manning agency  di Indonesia,” tambah Faizasyah.Kemlu juga berusaha untuk mempercepat proses pemenuhan hak para ABK sesuai dengan perjanjian kerja yang sudah diteken mereka dengan perusahaan ikan tersebut. 

Cina Klaim Akan Selidiki Kasus ini Serius

Dalam jumpa persnya di Beijing di awal pekan ini, China pasalnya menyatakan bahwa mereka menanggapi laporan dugaan eksploitasi terhadap para WNI ABK ini dengan sangat serius. Beijing pun mengatakan bahwa mereka terus berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia guna menyelidiki kasus tersebut. “China menganggap laporan ini dengan sangat serius dan tengah menyelidiki nya lebih lanjut. pihak Cina juga berusaha melakukan komunikasi secara dekat dengan Indonesia terkait hal ini,” begitulah ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhao Lijian dalam jumpa pers Togel toto rutin yang berlangsung di Beijing pada hari Senin (11/5) kemarin. 

Melansir dari CNN Indonesia, pasalnya dugaan eksploitasi tersebut terungkap dari laporan media dari Korea Selatan yakni MBC. Stasiun televisi tersebut kali pertamanya menerima informasi adanya dugaan ekspolitasi dari laporan sejumlah WNI yang bekerja di suatu kapal ikan bendera China.  dan dalam kesaksiannya pada MBC, sejumlah UN BK mengaku bahwa mereka diperlakukan dengan sangat buruk di kapal ikan tersebut mulai dari bekerja sampai 18 bahkan 30 jam, waktu istirahat yang minim, pemberian upah yang tidak sesuai dengan kontrak nya, sama di tidak diberi makanan yang layak. 

Sebanyak 4 WNI ABK pun dikabarkan meninggal dunia di atas kapal karena sakit dan salah satunya bernama Ari (24). Jasad Ari dibuang begitu saja di tengah laut dengan upacara yang seadanya.

Koalisi Masyarakat Bersihkan Indonesia pasalnya berencana untuk mengajukan gugatan judicial review atau uji materi revisi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Mahkamah Konstitusi (MK).Padahal kita tahu bahwa UU Minerba baru saja disahkan oleh pemerintah dan juga DPR kemarin, Selasa (12/5). 

Masyarakat Bersihkan Indonesia Bakal ke MK Gugat UU Minerba

Anggota koalisi sekaligus juga ketua divisi kampanye dan jaringan Yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia (YLBHI), Arip Yogiawa menyebutkan beberapa pasal yang bakal digugat yang terkait dengan jaminan perpanjangan izin, kemudian kewajiban reklamasi pasca tambang sampai dengan hilangnya sanksi pidana terhadap pengusaha. 

“Hampir 70% konten undang-undang baru Minerba ini layak di judicial review,” ungkapnya dalam Konferensi pers yang dilakukan oleh koalisi masyarakat #bersihkanindonesia.

Tentang perpanjangan izin Pertambangan ini, gugatan bakal diajukan karena pasal 47 revisi UU tersebut memungkinkan perusahaan pertambangan untuk bisa memperpanjang izin tanpa perlu mengikuti lelang dari awal. Di samping itu, pasal 169 ayat yang isinya jaminan kontrak karya dan perjanjian karya pengelolaan batubara (PKP2B) pasalnya bakal diperpanjang menjadi IUPK pun akan digugat.  Arip juga mengatakan bahwa nantinya proses uji materi ini bakal didukung oleh gerakan masyarakat sipil sampai dengan akademisi untuk bisa memberikan tekanan politik kepada pemerintah dan juga parlemen. 

Oleh sebab itu, uji materi UU tersebut bakal diawali dengan konsolidasi gerakan dan juga pengungkapan kasus kasus pelanggaran HAM di wilayah pertambangan. “ Kami ingin ada gerakan politik yang meluas dan juga didukung oleh berbagai elemen rakyat,” terangnya lagi. 

ICW: Seharusnya Pemerintah dan Parlemen Tak Lanjutkan RUU Minerba

Dalam kesempatan yang sama,  Egi Primayoga selaku peneliti ICW, menyatakan bahwa DPR dan juga pemerintah seharusnya tidak melanjutkan pembahasan revisi UU Minerba karena sudah mendapatkan penolakan keras dari masyarakat. dirinya juga mengingatkan bahwa dalam aksi Reformasi Dikorupsi pada akhir 2019 yang lalu, penolakan RUU itu sudah memakan banyak korban.

Dirinya menduga bahwa RUU itu disahkan atas pesanan segelintir pengusaha yang memegang PKP2B yang bakal segera habis masa konsesinya. “Pembahasannya terburu-buru dan tertutup. Dugaan kami, elit-elit kaya yang punya kepentingan dengan bisnis togel online batubara lah yang menggerakkan pembahasan ini,” tuturnya lagi.

Disebut Untungkan 7 Perusahaan Tambang

Koalisi masyarakat yang mana tergabung dalam gerakan #BesihkanIndonesia juga menduga bahwa pembahasan kilat revisi undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara (UU Minerba) cuma mementingkan kelompok pengusaha saja. 

 juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Hindun Malika, menyebutkan bahwa sedikitnya ada 7 perusahaan tambang yang diuntungkan oleh perubahan UU yang baru saja disahkan oleh DPR dan pemerintah tersebut. “Kurang lebih ada 7 perusahaan yang bakal habis izinnya, yang menurut kami merekalah yang mencoba untuk diselamatkan oleh pemerintah melalui revisi UU Minerba ini,” ungkapnya dalam Konferensi pers yang dilakukan oleh koalisi masyarakat #BersihkanIndonesia pada hari Rabu (13/5). 

Sebenarnya nama-nama perusahaan tersebut disebutkan dengan sangat gamblang, akan tetapi dilansir dari CNN Indonesia mereka masih mencoba mengkonfirmasi kepada perusahaan-perusahaan tersebut.  dan menurut Hindun, perusahaan-perusahaan tersebut sedang berusaha keras untuk mendapatkan jaminan atas refinancing  atau pembiayaan kembali utang-utang mereka. dan salah satu jaminan tersebut adalah perpanjangan izin kontrak pertambangan yang memungkinkan mereka untuk terus beroperasi dan meraup laba sebanyak-banyaknya setelah adanya RUU Minerba ini.