Iuran BPJS Kesehatan Naik Turun: Ini Kronologinya

Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk kembali lagi mengerek iuran BPJS Kesehatan. Hari ini diumumkan bahwa iuran tersebut naik lagi pasca sebelumnya mengalami penurunan. Kenaikan tersebut pasalnya tertuang dalam peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 soal Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan.

Iuran BPJS Kesehatan Naik Lagi

Dalang beleid yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 5 Mei kemarin, kenaikan pasalnya dilakukan dengan prosentase dan juga waktu pemberlakuan yang berbeda. untuk peserta Mandiri yang mengambil kelas III, iuran naik dari yang tadinya Rp. 25.500 per orang/ per bulan, menjadi Rp35.000.  kenaikan iuran tersebut diberlakukan mulai tahun 2021 mendatang. Ini artinya iuran peserta mandiri kelas III 6 naik sebanyak 37,25%.

 Sedangkan untuk iuran peserta Mandiri dengan memanfaatkan pelayanan di ruang perawatan kelas II, iurannya naik dari yang tadinya Rp. 51.000 menjadi Rp100.000 per orang/ per bulan. sementara itu untuk iuran peserta Mandiri yang memanfaatkan pelayanan di ruang perawatan kelas I, iurannya naik dari yang tadinya Rp80.000 menjadi Rp150.000 per orang per bulan.

Kenaikan itu dilakukan tidak lama setelah Mahkamah Agung akhirnya memutuskan untuk membatalkan Keputusan Presiden Joko Widodo kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada hari Rabu ini (13/5) mengatakan bahwa kenaikan iuran dilakukan demi menjaga keberlanjutan program BPJS Kesehatan. Namun sekedar mengingatkan saja bahwa Jokowi pernah menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta Mandiri sebesar 100% mulai awal tahun ini. 

Dengan kenaikan itu, maka a iuran Peserta BPJS kesehatan kelas III naik yang tadinya Rp. 25.500 menjadi Rp. 42.000. Sementara untuk peserta kelas II, iurannya naik dari yang tadinya Rp. 51.000 menjadi Rp110.000. Dan yang terakhir untuk iuran peserta kelas I, naik dari yang tadinya Rp80.000 menjadi Rp. 160.000. 

Kenaikan Sempat digugat oleh Pasien ke MA

Kenaikan tersebut pasalnya digugat oleh seorang pasien yang melakukan cuci darah ke Mahkamah Agung. gugatan tersebut diajukan karena mereka merasa kenaikan iuran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tersebut memberikan mereka. dan gayung pun bersambut, gugatan itu akhirnya dikabulkan oleh MA.  ma menyatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) nomor 75 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan yang menjadi dasar hukum kenaikan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat pada bulan Februari lalu. 

Ini artinya kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mana dilakukan oleh Presiden Jokowi batal. walaupun sudah dibatalkan, Jokowi pasalnya tetap memberlakukan kenaikan iuran yang sudah dilakukan sampai bulan Maret.  iuran yang sudah dibayarkan Peserta BPJS Kesehatan di periode januari sampai Maret 2020 tetap tak dikembalikan kepada peserta. Kemudian,  Jokowi baru menurunkan iuran BPJS golongan peserta Mandiri Pada bulan April 2020.

Iuran BPJS Kesehatan Naik Lagi Mulai Juli 2020

Kemudian Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS lagi nyari dua kali lipat dari posisi bandar judi togel online yang sekarang ini. padahal tidak lama sebelum ini Mahkamah Agung batalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100% yang diberlakukan oleh Presiden Jokowi mulai awal tahun 2020 lalu. 

Kenaikan itu tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan yang mana beleid tersebut ditandatangani oleh Presiden Jokowi sendiri pada tanggal 5 Mei yang lalu. selanjutnya peserta mandiri kelas I dan II bakal membayar menggunakan tarif baru di bulan Juli 2020. Sedangkan  peserta mandiri kelas III bakal membayar kenaikan tarif BPJS Kesehatan tahun depan. 

Posted in BPJS   

Author: Memei