Koalisi Masyarakat Sipil Akan Gugat UU Minerba ke MK

Koalisi Masyarakat Bersihkan Indonesia pasalnya berencana untuk mengajukan gugatan judicial review atau uji materi revisi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Mahkamah Konstitusi (MK).Padahal kita tahu bahwa UU Minerba baru saja disahkan oleh pemerintah dan juga DPR kemarin, Selasa (12/5). 

Masyarakat Bersihkan Indonesia Bakal ke MK Gugat UU Minerba

Anggota koalisi sekaligus juga ketua divisi kampanye dan jaringan Yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia (YLBHI), Arip Yogiawa menyebutkan beberapa pasal yang bakal digugat yang terkait dengan jaminan perpanjangan izin, kemudian kewajiban reklamasi pasca tambang sampai dengan hilangnya sanksi pidana terhadap pengusaha. 

“Hampir 70% konten undang-undang baru Minerba ini layak di judicial review,” ungkapnya dalam Konferensi pers yang dilakukan oleh koalisi masyarakat #bersihkanindonesia.

Tentang perpanjangan izin Pertambangan ini, gugatan bakal diajukan karena pasal 47 revisi UU tersebut memungkinkan perusahaan pertambangan untuk bisa memperpanjang izin tanpa perlu mengikuti lelang dari awal. Di samping itu, pasal 169 ayat yang isinya jaminan kontrak karya dan perjanjian karya pengelolaan batubara (PKP2B) pasalnya bakal diperpanjang menjadi IUPK pun akan digugat.  Arip juga mengatakan bahwa nantinya proses uji materi ini bakal didukung oleh gerakan masyarakat sipil sampai dengan akademisi untuk bisa memberikan tekanan politik kepada pemerintah dan juga parlemen. 

Oleh sebab itu, uji materi UU tersebut bakal diawali dengan konsolidasi gerakan dan juga pengungkapan kasus kasus pelanggaran HAM di wilayah pertambangan. “ Kami ingin ada gerakan politik yang meluas dan juga didukung oleh berbagai elemen rakyat,” terangnya lagi. 

ICW: Seharusnya Pemerintah dan Parlemen Tak Lanjutkan RUU Minerba

Dalam kesempatan yang sama,  Egi Primayoga selaku peneliti ICW, menyatakan bahwa DPR dan juga pemerintah seharusnya tidak melanjutkan pembahasan revisi UU Minerba karena sudah mendapatkan penolakan keras dari masyarakat. dirinya juga mengingatkan bahwa dalam aksi Reformasi Dikorupsi pada akhir 2019 yang lalu, penolakan RUU itu sudah memakan banyak korban.

Dirinya menduga bahwa RUU itu disahkan atas pesanan segelintir pengusaha yang memegang PKP2B yang bakal segera habis masa konsesinya. “Pembahasannya terburu-buru dan tertutup. Dugaan kami, elit-elit kaya yang punya kepentingan dengan bisnis togel online batubara lah yang menggerakkan pembahasan ini,” tuturnya lagi.

Disebut Untungkan 7 Perusahaan Tambang

Koalisi masyarakat yang mana tergabung dalam gerakan #BesihkanIndonesia juga menduga bahwa pembahasan kilat revisi undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara (UU Minerba) cuma mementingkan kelompok pengusaha saja. 

 juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Hindun Malika, menyebutkan bahwa sedikitnya ada 7 perusahaan tambang yang diuntungkan oleh perubahan UU yang baru saja disahkan oleh DPR dan pemerintah tersebut. “Kurang lebih ada 7 perusahaan yang bakal habis izinnya, yang menurut kami merekalah yang mencoba untuk diselamatkan oleh pemerintah melalui revisi UU Minerba ini,” ungkapnya dalam Konferensi pers yang dilakukan oleh koalisi masyarakat #BersihkanIndonesia pada hari Rabu (13/5). 

Sebenarnya nama-nama perusahaan tersebut disebutkan dengan sangat gamblang, akan tetapi dilansir dari CNN Indonesia mereka masih mencoba mengkonfirmasi kepada perusahaan-perusahaan tersebut.  dan menurut Hindun, perusahaan-perusahaan tersebut sedang berusaha keras untuk mendapatkan jaminan atas refinancing  atau pembiayaan kembali utang-utang mereka. dan salah satu jaminan tersebut adalah perpanjangan izin kontrak pertambangan yang memungkinkan mereka untuk terus beroperasi dan meraup laba sebanyak-banyaknya setelah adanya RUU Minerba ini.

Posted in NEWS