Kemungkinan Besar Liga 1 Akan dilanjutkan September 2020

PSSI dan juga PT Liga Indonesia Baru (LIB) mengatakan bahwa kemungkinan mereka bakal melanjutkan kompetisi Liga 1 dan juga Liga 2 2020 pada bulan September mendatang.

Liga 1 dan Liga 2 Lanjut September 

Manajer umum Arema FC, Ruddy Widodo, berkata bahwa kemungkinan kelanjutan kompetisi dibahas bersama dengan PSSI, LIB, direktur teknis PSSI dan juga klub Liga 1 lewat pertemuan virtual. Kemudian keputusan resmi kelanjutan kompetisi sepak bola Indonesia baru bakal diputuskan lewat rapat Exco PSSI, kemarin tanggal 2 Juni 2020 malam.

“Jadi sebelumnya sebetulnya belum diputuskan sama PSSI. dalam rapat tadi, PSSI bersama dengan LIB, Dirtek, klub Liga 1 dan dokter Timnas minta masukan lagi kalau seandainya Liga diteruskan di bulan September. ada juga yang minta Oktober. Nanti malam rapat sama Exco baru diputuskan,” ungkap Ruddy lewat sambungan telepon dilansir dari CNN Indonesia.

Apabila kompetensi dilanjutkan Maka menurut Rudi Liga 1 2020 digelar tanpa adanya degradasi. juara liga 1 nanti nya juga tetap akan menjadi wakil Indonesia yang tampil di kompetisi toto togel level Asia. Sedangkan untuk Liga 2 tetap ada promosi untuk juara dan juga runner-up, sehingga pada musim selanjutnya kontestan Liga 1 akan berjumlah 20 buah Club.

“Taruhlah Corona ini akan terus ada, namun misalnya ada 12 klub banyak pemainnya terpapar, mereka tidak WO karena tidak ada degradasi. Usul dari PSSI adalah biar kompetitif di Liga 2, tapi tetap ada wakil Indonesia di AFC dari liga 1. Negara-negara di Asia ini tidak ada yang diberhentikan kompetisinya mereka lanjut semua,” paparnya.

Klub Bermarkas di Luar Jawa diminta Migrasi ke Jawa

Format kompetisi Liga 1 nantinya akan tetap kandang dan juga tandang akan tetapi 6 klub yang bermarkas di Papua, Bali,  Kalimantan, Sumatera dan juga Madura diminta untuk pindah ke Jawa. 

Borneo FC, Persipura Jayapura. Barito Putera. Madura United. Persiraja Banda Aceh, dan Bali United pasalnya  akan diminta untuk berkembang sementara di Jawa karena alasan keamanan dan juga ekonomi. Ruddy pun menambahkan bahwa PSSI membahas tambahan subsidi yang besarnya sampai dengan Rp. 800 juta klub Liga 1. Walaupun tidak terlalu besar paling tidak ini bisa membantu keuangan klub dalam kondisi seperti ini.

“Tapi kami minta juga kalau untuk renegosiasi dengan pemain, pelapis dan juga officialnya karena cost paling tinggi ya sana. selayaknya teman-teman pemain, pelatih-pelatih, dan juga Official juga bisa turun ( harga) 50% untuk meminimalisir kerugian. Mindset-nya adalah kompetisi bisa lanjut, industri tetap berjalan karena di industri ini banyak orang,”  kata Ruddy. 

“Kami juga mohon kepada PSSI meminta relaksasi Ke Dirjen pajak untuk tak mengadakan PPH 21 ke pemain dan juga pajak tontonan.” 

Sementara itu, Bambang Susanto selaku CEO PSIM Yogyakarta membenarkan bahwa kompetisi Liga 2 kemudian dilanjutkan beriringan dengan Liga 1 2020. Bambang juga menyatakan bahwa sekarang ini Liga 2 Maxi menggelar pertemuan virtual dengan beberapa pihak yaitu PSSI, LIB dan Dirtek PSSI. “Pihak kami sih selalu siap dengan keputusan PSSI, termasuk melanjutkan Liga 2. Tapi kami juga mengajukan usul,” katanya yang dihubungi lewat sambungan telepon dikutip dari CNN Indonesia. 

Dalam kondisi yang sedang sulit ini karena Apa nama virus Corona dipastikan Club mengalami problem financial mengingat ada pemasukan baik tiket menonton maupun dari sponsor. Oleh karena itu,  PSIM mengajukan usul agar Liga 2 digelar dengan format home Tournament pada satu kota saja. Laskar Mataram pun meminta kompetisi Liga 2, yang mana Baru berjalan 1 pekan saja, diulang dari awal.

Koalisi Masyarakat Sipil Akan Gugat UU Minerba ke MK

Koalisi Masyarakat Bersihkan Indonesia pasalnya berencana untuk mengajukan gugatan judicial review atau uji materi revisi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Mahkamah Konstitusi (MK).Padahal kita tahu bahwa UU Minerba baru saja disahkan oleh pemerintah dan juga DPR kemarin, Selasa (12/5). 

Masyarakat Bersihkan Indonesia Bakal ke MK Gugat UU Minerba

Anggota koalisi sekaligus juga ketua divisi kampanye dan jaringan Yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia (YLBHI), Arip Yogiawa menyebutkan beberapa pasal yang bakal digugat yang terkait dengan jaminan perpanjangan izin, kemudian kewajiban reklamasi pasca tambang sampai dengan hilangnya sanksi pidana terhadap pengusaha. 

“Hampir 70% konten undang-undang baru Minerba ini layak di judicial review,” ungkapnya dalam Konferensi pers yang dilakukan oleh koalisi masyarakat #bersihkanindonesia.

Tentang perpanjangan izin Pertambangan ini, gugatan bakal diajukan karena pasal 47 revisi UU tersebut memungkinkan perusahaan pertambangan untuk bisa memperpanjang izin tanpa perlu mengikuti lelang dari awal. Di samping itu, pasal 169 ayat yang isinya jaminan kontrak karya dan perjanjian karya pengelolaan batubara (PKP2B) pasalnya bakal diperpanjang menjadi IUPK pun akan digugat.  Arip juga mengatakan bahwa nantinya proses uji materi ini bakal didukung oleh gerakan masyarakat sipil sampai dengan akademisi untuk bisa memberikan tekanan politik kepada pemerintah dan juga parlemen. 

Oleh sebab itu, uji materi UU tersebut bakal diawali dengan konsolidasi gerakan dan juga pengungkapan kasus kasus pelanggaran HAM di wilayah pertambangan. “ Kami ingin ada gerakan politik yang meluas dan juga didukung oleh berbagai elemen rakyat,” terangnya lagi. 

ICW: Seharusnya Pemerintah dan Parlemen Tak Lanjutkan RUU Minerba

Dalam kesempatan yang sama,  Egi Primayoga selaku peneliti ICW, menyatakan bahwa DPR dan juga pemerintah seharusnya tidak melanjutkan pembahasan revisi UU Minerba karena sudah mendapatkan penolakan keras dari masyarakat. dirinya juga mengingatkan bahwa dalam aksi Reformasi Dikorupsi pada akhir 2019 yang lalu, penolakan RUU itu sudah memakan banyak korban.

Dirinya menduga bahwa RUU itu disahkan atas pesanan segelintir pengusaha yang memegang PKP2B yang bakal segera habis masa konsesinya. “Pembahasannya terburu-buru dan tertutup. Dugaan kami, elit-elit kaya yang punya kepentingan dengan bisnis togel online batubara lah yang menggerakkan pembahasan ini,” tuturnya lagi.

Disebut Untungkan 7 Perusahaan Tambang

Koalisi masyarakat yang mana tergabung dalam gerakan #BesihkanIndonesia juga menduga bahwa pembahasan kilat revisi undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara (UU Minerba) cuma mementingkan kelompok pengusaha saja. 

 juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Hindun Malika, menyebutkan bahwa sedikitnya ada 7 perusahaan tambang yang diuntungkan oleh perubahan UU yang baru saja disahkan oleh DPR dan pemerintah tersebut. “Kurang lebih ada 7 perusahaan yang bakal habis izinnya, yang menurut kami merekalah yang mencoba untuk diselamatkan oleh pemerintah melalui revisi UU Minerba ini,” ungkapnya dalam Konferensi pers yang dilakukan oleh koalisi masyarakat #BersihkanIndonesia pada hari Rabu (13/5). 

Sebenarnya nama-nama perusahaan tersebut disebutkan dengan sangat gamblang, akan tetapi dilansir dari CNN Indonesia mereka masih mencoba mengkonfirmasi kepada perusahaan-perusahaan tersebut.  dan menurut Hindun, perusahaan-perusahaan tersebut sedang berusaha keras untuk mendapatkan jaminan atas refinancing  atau pembiayaan kembali utang-utang mereka. dan salah satu jaminan tersebut adalah perpanjangan izin kontrak pertambangan yang memungkinkan mereka untuk terus beroperasi dan meraup laba sebanyak-banyaknya setelah adanya RUU Minerba ini.

Posted in NEWS